Perhutani Perkuat Kehutanan Sosial Dukung Implementasi ESG di Cipatujah

TASIKMALAYA, PERHUTANI (19/07/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya melaksanakan pendampingan kepada Tim Balai Perhutanan Sosial (BPS) Bogor dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) bagi pemegang Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Sabda Alam di Desa Cipanas dan KTH Wangun Binangkit di Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, pada Kamis (16/07).

Hadir dalam kegiatan tersebut Administratur/KKPH Tasikmalaya yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi Kemitraan Produktif Saiful Manan, Tim Balai Perhutanan Sosial (BPS) Bogor, Camat Cipatujah Zalkaf Drasma, S.IP., Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cipatujah, Kepala Desa Cipanas, Kepala Desa Nangelasari, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pengurus KTH Sabda Alam dan KTH Wangun Binangkit, serta masyarakat sekitar hutan sebagai pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok perhutanan sosial dalam menyusun RKPS sebagai dokumen perencanaan pengelolaan kawasan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. RKPS menjadi pedoman bagi kelompok dalam merencanakan kegiatan pengelolaan hutan, pengembangan usaha, pemanfaatan hasil hutan, serta upaya perlindungan dan pelestarian kawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Administratur/KKPH Tasikmalaya melalui Kepala Sub Seksi Kemitraan Produktif Saiful Manan menyampaikan bahwa Perhutani berkomitmen mendukung pelaksanaan program Perhutanan Sosial melalui sinergi dengan Balai Perhutanan Sosial dan seluruh pemangku kepentingan.

“Perhutani siap mendukung setiap tahapan implementasi Perhutanan Sosial. Penyusunan RKPS merupakan langkah strategis agar kelompok memiliki arah pengelolaan yang jelas, sehingga pemanfaatan potensi kawasan dapat berjalan secara produktif dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi hutan,” ujar Saiful.

Sementara itu, Camat Cipatujah, Zalkaf Drasma, mengapresiasi kolaborasi antara Perhutani KPH Tasikmalaya, Balai Perhutanan Sosial Bogor, pemerintah desa, dan kelompok tani hutan dalam memperkuat implementasi Perhutanan Sosial di wilayah Kecamatan Cipatujah.

“Kami menyambut baik kegiatan pendampingan penyusunan RKPS ini karena menjadi fondasi penting bagi kelompok dalam mengelola kawasan hutan secara terencana, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, Perhutani, Balai Perhutanan Sosial, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan modal utama untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan. Kami berharap KTH Sabda Alam dan KTH Wangun Binangkit dapat mengimplementasikan RKPS secara optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zalkaf.

Melalui kegiatan ini, diharapkan KTH Sabda Alam dan KTH Wangun Binangkit mampu menyusun RKPS yang berkualitas sebagai pedoman pelaksanaan Perhutanan Sosial. Dokumen tersebut menjadi landasan dalam pengembangan usaha kehutanan yang produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta mendukung implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui tata kelola hutan yang kolaboratif, akuntabel, dan berkelanjutan.(Kom-PHT/Tsm/Irbas)