Perhutani Tasikmalaya Dukung Penyusunan RKPS dan Pembentukan KUPS

TASIKMALAYA, PERHUTANI (19/07/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya menghadiri kegiatan Coaching/Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diselenggarakan Balai Perhutanan Sosial Bogor di Aula Kantor Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, pada Kamis (16/07), sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Perhutanan Sosial.

Kegiatan tersebut dihadiri Administratur/KKPH Tasikmalaya yang diwakili Kepala Sub Seksi Pengembangan Bisnis KPH Tasikmalaya, Budiman, Kepala Balai Perhutanan Sosial Bogor, Heru Setiawan, Camat Salawu, Camat Puspahiang, perwakilan KUPS se-Kecamatan Salawu dan Puspahiang, LMDH, pemerintah desa, pendamping Perhutanan Sosial, serta masyarakat sekitar hutan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok Perhutanan Sosial melalui penyusunan RKPS, RKT, serta pembentukan KUPS sebagai dasar pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan. Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pengumpulan data lapangan, penyusunan dokumen, serta inventarisasi potensi kawasan.

Administratur/KKPH Tasikmalaya melalui Kepala Sub Seksi Pengembangan Bisnis, Budiman, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pengelolaan Perhutanan Sosial.

“Penyusunan RKPS dan RKT merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang terencana, adaptif, dan berkelanjutan. Sementara pembentukan KUPS menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan usaha masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan tanpa mengesampingkan aspek kelestarian. Perhutani siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan program Perhutanan Sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial Bogor, Heru Setiawan, menyampaikan bahwa kegiatan Coaching/Bimbingan Teknis dan FGD merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok Perhutanan Sosial melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pembentukan KUPS.

“Melalui penyusunan RKPS dan RKT yang partisipatif serta pembentukan KUPS, kami berharap kelompok Perhutanan Sosial memiliki arah pengelolaan yang jelas, mampu mengoptimalkan potensi kawasan secara lestari, dan mengembangkan usaha produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Perum Perhutani, menjadi kunci keberhasilan implementasi Perhutanan Sosial di lapangan,” ujar Heru.

Melalui kegiatan ini, Perhutani KPH Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Balai Perhutanan Sosial Bogor dan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Perhutanan Sosial yang produktif, lestari, dan berkelanjutan.(Kom-PHT/Tsm/Irbas)